Opini
Camat dan Mobil Baru
Foto
Mobil kendaraan operasional 10 kecamatan di Lombok Barat
Belakangan ini, masyarakat Lombok Barat ramai membicarakan pengadaan mobil dinas baru untuk sepuluh camat, dengan total anggaran sekitar Rp 2,5 miliar. Banyak yang bertanya, “Ini boros atau tidak?”.
Sebenarnya, alasannya jelas. Mobil-mobil lama rata-rata sudah 14 tahun. Tidak jarang mobil “mogok” di jalan, membuat camat sulit sampai ke tujuan untuk melayani masyarakat. Bahkan Bupati H. Lalu Ahmad Zaini pernah melihat sendiri camat yang terhambat tugasnya karena kendaraan rusak.
Sekarang, dengan mobil baru, semuanya seharusnya lebih mudah. Camat bisa bergerak cepat, memantau program desa, dan menyerap keluhan masyarakat. Mobil ini bukan untuk pamer, tapi alat agar pelayanan publik berjalan lancar.
Tapi, ujian sebenarnya bukan pada mobilnya, melainkan pada pengemudinya. Apakah camat akan memanfaatkan kendaraan ini untuk meningkatkan kinerja, atau hanya diparkir di halaman kantor? Masyarakat jelas menunggu hasil nyata, bukan sekadar mobil baru.
Para pakar pelayanan publik menekankan hal ini. Sir Michael Barber, mantan Kepala Delivery Unit Pemerintah Inggris, dalam Deliverology 101 (2010), menyatakan bahwa efektivitas pemerintahan bukan hanya soal kebijakan, tapi soal pelaksanaan nyata pelayanan.
Kotler & Lee (Marketing in the Public Sector, 2008) juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus efektif, efisien, dan transparan, karena masyarakat adalah “konsumen” yang haknya harus dilayani.
Jadi, mobil baru hanyalah awal. Jika camat bisa sampai ke desa terpencil lebih cepat, menindaklanjuti pengaduan warga, dan meningkatkan pelayanan, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya. Jika tidak, masyarakat akan menilai ini sekadar pemborosan.
Kini giliran camat membuktikan, mobil sudah ada, tapi yang menentukan adalah kerja nyata di lapangan. Bukan soal mobilnya, tapi soal pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Wassalam
