Pemrograman
Dugaan Fee Proyek Fornas 2025 di NTB
Foto
DILARANG : PNS dilarang berpolitik praktis, kecuali mau dapat akibat seperti dua PNS Lombok Barat. Keduanya dipecat karena mengkampanyekan salah satu Paslon di Pilkada 2024 lalu.( ist/cogito)
cogito.id – Aroma dugaan korupsi mulai tercium jelang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) 2025 di NTB. Polresta Mataram kini tengah menyisir dokumen penting di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB terkait dugaan fee proyek.
Penyelidikan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang menyebut keterlibatan oknum pejabat Dispora dan KORMI dalam skema dugaan fee proyek. Kontraktor disebut-sebut telah “menyetor” sejumlah uang sebelum proyek jalan.
“Penyidik sudah masuk menyisir dokumen, termasuk perencanaan dan penganggaran. Fokus kami saat ini adalah telusuri bukti transfer,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi, Selasa (8/7/2025).
Fee itu diduga berasal dari kegiatan proyek perbaikan fasilitas olahraga sebagai bagian dari persiapan NTB sebagai tuan rumah Fornas 2025. Namun proyek itu batal karena adanya efisiensi anggaran dari pusat. Ironisnya, dugaan transaksi fee sudah lebih dulu terjadi sebelum kegiatan dijalankan.
Eks Kadispora NTB Bungkam Isu Fee
Mantan Kepala Dispora NTB Tri Budiprayitno yang kini menjabat Kepala BKD NTB, membantah keras tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak tahu-menahu soal aliran fee dari kontraktor.
“Tidak ada yang namanya fee proyek! Saya tidak pernah tahu. Apalagi sampai menerima,” tegas Tri saat dikonfirmasi.
Tri juga menyebut bahwa hingga akhir masa jabatannya di Dispora, dana hibah Fornas belum pernah dicairkan. “Saya mundur dari Dispora pada April 2025. Tidak pernah ada pencairan hibah saat itu,” tambahnya.
Polisi Tunggu Bukti Transfer
Hingga saat ini, polisi masih menunggu bukti kuat dari pelapor terkait dugaan suap tersebut. Termasuk bukti transfer ke oknum tertentu.
“Kami masih pelajari data awal. Jika bukti transfer itu ada, tentu akan kami dalami siapa yang terlibat,” ujar Kompol Yogi.
Fornas 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga awal Agustus. Polisi ditarget menyelesaikan proses klarifikasi sebelum acara nasional itu digelar.
