Politik
KPK Sentil Belanja Pegawai Lobar, Maksimal 30 persen
Foto
Tim KPK saat sosialisasi ke Pemkab Lobar
Lombok Barat - Pemkab Lombok Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi di daerah. Inspektorat mengundang Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Aula Kantor Bupati, Selasa (16/9).
Dian mengingatkan masih banyak titik rawan korupsi di pemerintah daerah. Mulai dari “uang ketok” pembahasan APBD, pembagian jatah proyek, dana aspirasi, pengadaan barang dan jasa, hingga pokok-pokok pikiran (pokir) ilegal.
“KPK hadir untuk fasilitasi, mediasi, joint monitoring, supervisi, dan mendorong penegakan sanksi bagi pelaku korupsi,” kata Dian di lokasi.
KPK juga menyoroti belanja pegawai, khususnya tenaga honorer. “Ke depan, jangan sampai lebih dari 30 persen dari total belanja daerah,” tegasnya.
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan pentingnya integritas aparatur.
“Komitmen saya, penggunaan data, mengurangi pembayaran langsung, dan menjaga integritas kita masing-masing,” ujarnya.
Selain sosialisasi, Inspektorat juga menggelar pembelajaran investigasi selama tiga hari khusus bagi auditor dengan narasumber dari KPK.
