LOBAR - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dianggap gagal memberdayakan warga lingkar TPA Regional Kebon Kongok. Dari sejak berdiri sampai mau ditutup karena overload tahun ini, Pemda terlihat tidak mampu menggerakkan warga untuk menjadikan TPA ini sumber baku kegiatan ekonomis warga. Yang ada hanyalah ketergantungan pemerintah desa sekitar TPA untuk memperoleh semacam dana “ rutin” setiap tahun karena menjadi desa yang ditempati oleh TPA maupun yang dicintai oleh kendaraan pengangkut sampah. “ Coba cek di Suka Makmur misalnya. Sebagai tempat TPA, mestinya warganya banyak yang bekerja sebagai pengolah sampah menjadi bahan bernilai ekonomis. Tapi nyatanya hampir tidak ada. Itu berarti dinas terkait gagal,” ungkap Sadri, pemerhati lingkungan kepada cogito.id, Selasa (13/1).

Seharusnya, kata Sadri, bahan baku sampah yang melimpah membuat instansi terkait kreatif memberdayakan warga agar mereka bisa menjadikan sampah di sekitar mereka sebagai berkah. Di daerah-daerah lain, katanya, di sekitar TPA, warganya aktif mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis lewat koperasi maupun lembaga warga dan dengan dukungan pemerintah daerah lewat dinas terkait. Selain Suka Makmur, desa-desa yang dekat dengan TPA tempat pembuangan sampah Kota Mataram dan Lombok Barat ini juga punya wajah yang sama, tidak ada pemberdayaan pengolahan sampah. “ Warga kita di sini nggak ada. Ya karena tidak dibina oleh pemerintah,” ungkap Muhammad (45), warga Dusun Bongor Desa Taman Ayu di waktu terpisah.

Pemerintah sendiri mengatur ada semacam dana ‘ tanggungjawab’ yang diberikan setiap tahun kepada desa-desa yang terdampak TPA Kebon Kongok. Jumlah yang diterima masing-masing desa bervariasi tergantung jarak desa dengan TPA. Namun dana ini diketahui tidak diarahkan ke program pembinaan warga. “ Itu dana masuk ke masjid dan musala. Padahal kan bagus diarahkan untuk program pembinaan,” ungkap seorang warga Ketejer Suka Makmur yang tidak mau dimuat namanya.

TPA Regional Kebon Kongok dipastikan penuh tahun ini. Karena makin menyempit area pembuangan, ritase sampah baik dari Kota Mataram maupun Lombok Barat dan menyebabkan pengangkutan sampah terganggu.

Untuk mengatasi problem sampah, Pemkab Lombok Barat sekarang tengah mengoperasikan mesin pengolahan sampah (Masaro) di dua titik yakni di Lingsar dan Senteluk. Masing-masing mesin diklaim bisa menangani 20 ton sampah per hari. Program Masaro ini menghabiskan Rp 10 miliar. “ Sekitar 20 ton per hari,” ungkap Masri Junihardy, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat belum lama ini.

Saat sidak beberapa waktu lalu, kalangan DPRD Lombok Barat meragukan mesin ini bisa menangani persoalan sampah Lombok Barat. “ Apalagi itu hanya 20 ton per hari. Kan setara tiga truk sampah saja,” ungkap Fauzi, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat.(co)